DetikSR.id Jakarta, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam mempercepat penyediaan lahan bagi program perumahan rakyat dan pengembangan kota satelit. Upaya ini dinilai krusial untuk menjawab kebutuhan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
Dalam keterangannya di Jakarta, pada (29/4/2026), Maruarar yang akrab disapa Ara menyampaikan bahwa ketersediaan lahan merupakan faktor penentu utama keberhasilan program perumahan nasional.
“Penyediaan lahan menjadi kunci utama percepatan program perumahan rakyat. Karena itu, kita akan membentuk tim survei lintas kementerian untuk memetakan dan menentukan lokasi prioritas yang siap digunakan untuk pembangunan perumahan,” ujar Ara.
Menurut Ara, tim survei tersebut akan dipimpin oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Roberia, dengan melibatkan unsur dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Ia menekankan bahwa tim harus bekerja cepat dan terkoordinasi agar lahan-lahan potensial dapat segera dipastikan status hukum, kesiapan, serta pemanfaatannya.
“Tim ini harus bergerak cepat agar lahan-lahan yang potensial bisa segera dipastikan status, kesiapan, dan pemanfaatannya untuk rakyat. Kita ingin pembangunan perumahan berjalan terintegrasi dan hasilnya nyata dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Pernyataan tersebut disampaikan usai Ara menghadiri rapat koordinasi lintas kementerian yang membahas percepatan penyediaan lahan untuk program perumahan rakyat.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo dan turut dihadiri oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, perwakilan Kementerian Sains dan Teknologi, Badan Pengelola BUMN, PT Kereta Api Indonesia, Perum Perumnas, serta jajaran Kementerian PKP.
Dalam rapat tersebut, sejumlah agenda strategis nasional turut dibahas, antara lain percepatan penerbitan 2 juta sertifikat tanah, pengembangan kota satelit sebagai solusi urbanisasi, implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, serta penguatan kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) oleh Bank Indonesia guna mendukung pembiayaan sektor perumahan.
Kementerian PKP juga menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak dalam mendorong percepatan program prioritas nasional di sektor perumahan.
Ara menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadirkan solusi konkret atas tantangan backlog perumahan yang masih tinggi.
“Dengan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga ini, kami optimistis penyediaan lahan dan pembangunan perumahan rakyat dapat berjalan lebih efektif,” ujarnya.
Pemerintah berharap langkah terpadu ini mampu menghadirkan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan kawasan permukiman baru yang terintegrasi dengan infrastruktur dan pusat ekonomi.
Ervinna
