DetikSR.id Jakarta, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa penyediaan perumahan di kawasan perkotaan akan difokuskan pada pembangunan hunian vertikal, seperti rumah susun dan apartemen sederhana.
Kebijakan tersebut diambil sebagai solusi atas keterbatasan lahan di kota-kota besar sekaligus untuk mengurangi angka kekurangan kepemilikan rumah (backlog) yang masih tinggi di Indonesia.
Dalam keterangannya di Jakarta, pada (30/6/2026), Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara mengatakan bahwa pembangunan hunian vertikal menjadi langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat tanpa menghabiskan lahan yang semakin terbatas.
“Oleh sebab itu penyediaan perumahan di kawasan perkotaan diarahkan melalui pembangunan hunian vertikal,” ujar Ara.
Menurut Ara, persoalan backlog kepemilikan rumah masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025, jumlah backlog kepemilikan rumah secara nasional masih mencapai sekitar 9,6 juta unit.
Ia menjelaskan, pembangunan rumah susun dan hunian vertikal juga merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar pemanfaatan lahan menjadi lebih efisien.
“Ini juga merupakan arahan Presiden Prabowo supaya tanah-tanah, lahan-lahan itu tidak terlalu banyak terpakai untuk perumahan, sehingga diarahkan ke atas melalui pembangunan hunian vertikal,” kata Ara.
Selain pembangunan rumah susun, pemerintah juga akan mengembangkan kota-kota satelit sebagai bagian dari strategi pemerataan permukiman. Ara mengatakan, lahan yang disiapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun dan kawasan permukiman baru.
Menurutnya, pembangunan rusun menjadi perhatian serius Presiden Prabowo serta Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo.
Saat ini, Kementerian PKP tengah melakukan verifikasi terhadap lahan-lahan yang disiapkan oleh Kementerian ATR/BPN di 188 lokasi yang tersebar di berbagai daerah.
Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyatakan bahwa kementeriannya terus memperkuat dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) melalui penyediaan lahan untuk pembangunan permukiman hunian vertikal dan kota satelit.
Dukungan tersebut diwujudkan dengan menyiapkan lahan berskala besar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan hingga Sulawesi.
Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, total indikasi lahan potensial yang telah teridentifikasi untuk mendukung program tersebut mencapai lebih dari 129.000 hektare.
Pemerintah berharap penyediaan lahan yang memadai, dikombinasikan dengan pembangunan hunian vertikal dan pengembangan kota satelit, dapat mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat, mengurangi angka backlog perumahan, serta menciptakan kawasan permukiman yang lebih tertata, efisien, dan berkelanjutan di masa mendatang.
Ervinna
