DetikSR.id Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta tengah menghitung ulang skema subsidi layanan Transjakarta dan Transjabodetabek sebelum menetapkan tarif baru bagi kedua moda transportasi tersebut.
Langkah ini dilakukan agar kebijakan tarif yang akan diterapkan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sekaligus menjaga keterjangkauan biaya transportasi bagi masyarakat.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa usulan penyesuaian tarif yang disampaikan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) telah diterima oleh pemerintah daerah dan saat ini sedang dipelajari secara mendalam.
Menurutnya, keputusan mengenai besaran tarif baru akan diumumkan setelah proses evaluasi selesai dilakukan.
“Laporan DTKJ sudah masuk kepada kami. Kami sedang mempelajari usulan tersebut dan dalam beberapa minggu ke depan akan menghitung kembali seluruh skema yang diperlukan sebelum mengambil keputusan,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, pada (8/7/2026).
Pramono menjelaskan bahwa pembahasan tarif Transjakarta dan Transjabodetabek tidak dapat dipisahkan dari pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama DPRD DKI Jakarta.
Pemerintah perlu memastikan besaran subsidi yang akan diberikan agar pelayanan transportasi umum tetap berjalan optimal tanpa membebani kondisi keuangan daerah.
Menurutnya, perhitungan subsidi menjadi faktor utama dalam menentukan tarif baru. Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan peningkatan kualitas layanan transportasi dengan kemampuan fiskal daerah untuk menanggung subsidi operasional.
“Untuk memutuskan penyesuaian tarif Transjakarta maupun Transjabodetabek, kami harus melihat terlebih dahulu besaran subsidi yang harus disiapkan. Semua itu sedang dihitung secara cermat bersama DPRD,” kata Pramono.
Meski masih dalam tahap pembahasan, Gubernur memastikan bahwa dirinya bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, akan mempertimbangkan setiap aspek sebelum menetapkan kebijakan tarif.
Ia menegaskan bahwa kepentingan masyarakat akan menjadi prioritas utama dalam proses pengambilan keputusan.
Selain membahas tarif baru, Pemprov DKI Jakarta juga berkomitmen mempertahankan bahkan memperluas program layanan gratis Transjakarta bagi kelompok masyarakat tertentu.
Saat ini terdapat 15 golongan yang berhak menikmati layanan Transjakarta secara gratis, seperti pelajar, penyandang disabilitas, lanjut usia, serta kelompok penerima manfaat lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Pramono berharap kebijakan layanan gratis tersebut dapat terus diperkuat sehingga masyarakat yang membutuhkan tetap memperoleh akses transportasi publik yang terjangkau.
“Kami akan terus memperkuat kebijakan bagi 15 golongan yang mendapatkan layanan gratis. Dengan demikian, apabila nantinya terdapat penyesuaian tarif, maka yang terdampak pada dasarnya adalah masyarakat yang dinilai memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar tarif tersebut,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan keputusan mengenai tarif baru Transjakarta dan Transjabodetabek dapat diumumkan dalam beberapa minggu mendatang setelah seluruh perhitungan subsidi dan pembahasan bersama DPRD selesai dilakukan.
Pemerintah berharap kebijakan yang dihasilkan mampu menjaga keberlanjutan layanan transportasi publik sekaligus tetap memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui skema subsidi yang tepat sasaran.
Ervinna
