DetikSR.id Jakarta, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah melakukan perampingan besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sejak mulai menjabat pada 20 Oktober 2024, pemerintah disebut telah menutup lebih dari 328 BUMN.
Prabowo mengklaim langkah tersebut telah menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp50 triliun, terutama dari biaya operasional atau overhead perusahaan negara.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam program “Presiden Prabowo Menjawab”, Rabu (16/9/2026).
“BUMN umpamanya, sampai hari ini kita sudah tutup 328 BUMN lebih. Itu kita bisa hemat Rp50 triliun dari overhead. Gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, rapat kerja,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, efisiensi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah membenahi pengelolaan perusahaan negara sekaligus mengurangi beban biaya yang dinilai tidak memberikan nilai tambah bagi negara.
Target Tutup 750 BUMN
Prabowo mengatakan proses perampingan BUMN belum berhenti. Hingga akhir 2026, pemerintah menargetkan jumlah BUMN yang ditutup mencapai 750 perusahaan.
Dengan capaian saat ini yang disebut telah mencapai lebih dari 328 BUMN, masih ada sekitar 400 BUMN yang menurut Prabowo perlu ditutup atau ditindaklanjuti.
Jika target tersebut tercapai, Prabowo memperkirakan penghematan anggaran dapat meningkat hingga Rp100 triliun.
“Uang itu banyak di Indonesia, (tetapi) yang menikmati hanya segelintir orang yang berani juga, berani maling,” ujar Prabowo.
Prabowo tidak merinci dalam pernyataan tersebut satu per satu perusahaan yang masuk dalam kategori 328 BUMN yang telah ditutup maupun mekanisme penutupan perusahaan-perusahaan tersebut. Karena itu, angka penghematan Rp50 triliun maupun proyeksi Rp100 triliun perlu dipahami sebagai angka yang disampaikan dan ditargetkan pemerintah.
BUMN Tak Produktif Jadi Sasaran Efisiensi
Kebijakan tersebut diarahkan pada penataan perusahaan negara yang dinilai tidak lagi memberikan manfaat atau tidak produktif.
Di sisi lain, pemerintah menyatakan tetap mendorong BUMN yang masih beroperasi untuk meningkatkan kinerja, memperbesar kontribusi terhadap negara, sekaligus memperketat tata kelola.
Prabowo menekankan bahwa pembenahan BUMN tidak hanya dilakukan melalui pengurangan jumlah perusahaan, tetapi juga dengan meningkatkan produktivitas dan profitabilitas perusahaan yang dipertahankan.
Presiden menilai peningkatan kinerja sejumlah BUMN menunjukkan bahwa efisiensi dapat berjalan bersamaan dengan peningkatan keuntungan perusahaan.
Salah satu perusahaan yang disoroti Prabowo adalah PT Pupuk Indonesia. Prabowo menyebut laba bersih Pupuk Indonesia pada enam bulan pertama 2026 meningkat sekitar 252,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kenaikan laba tersebut, kata Prabowo, terjadi meskipun pemerintah menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen. Penurunan harga tersebut justru disebut diikuti peningkatan volume penyaluran pupuk.
“PT Pupuk, Direktur Utamanya luar biasa. PT Pupuk untung bersih naik 252 persen. Padahal, kita turunkan harga pupuk 20 persen. Dan dengan turun 20 persen, volume tambah, pupuk di mana-mana banyak, PT Pupuk untung 252 persen,” ujar Prabowo.
Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR 2026, Prabowo juga menyebut laba bersih Pupuk Indonesia naik 252,8 persen pada semester I 2026.
Selain Pupuk Indonesia, Prabowo menyoroti kinerja PT Timah Tbk.
Menurut Presiden, laba PT Timah pada enam bulan pertama 2026 mencapai sekitar Rp2,7 triliun, atau sekitar sembilan kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2025.
“PT Timah sekarang untung. Untungnya Anda mungkin tidak percaya, PT Timah itu keuntungannya sembilan kali, 900 persen,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan lain, Prabowo menyebut kenaikan kinerja PT Timah tersebut terjadi di tengah upaya pemerintah melakukan penertiban terhadap aktivitas pertambangan ilegal.
Dalam pidato kenegaraan, ia menyebut laba PT Timah pada semester pertama 2026 mencapai Rp2,7 triliun, sekitar sembilan kali lipat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Prabowo mengaitkan perbaikan kinerja sejumlah BUMN dengan pembenahan tata kelola dan penegakan aturan.
Ia mengatakan pemerintah tidak ingin perusahaan negara menjadi tempat bagi praktik yang merugikan keuangan negara. Karena itu, selain melakukan restrukturisasi, pemerintah juga menekankan pengawasan terhadap jajaran direksi dan pengelolaan perusahaan.
“Karena direksi dan kita semua, kita tidak mau patgulipat. Kita tidak mau mencuri dari negara,” tegas Prabowo.
Pemerintah dengan demikian menghadapi dua agenda sekaligus dalam pembenahan BUMN merampingkan perusahaan yang dianggap tidak produktif dan memperbaiki kinerja perusahaan negara yang dinilai masih memiliki potensi besar.
Target penutupan hingga 750 BUMN dan klaim penghematan Rp100 triliun menjadi bagian dari agenda efisiensi yang lebih luas.
Namun, realisasi penghematan tersebut pada akhirnya akan bergantung pada pelaksanaan restrukturisasi, status masing-masing entitas, serta bagaimana pemerintah menghitung dan merealisasikan penghematan biaya setelah proses penutupan dilakukan.
Ervinna
