DetikSR.id Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memaparkan perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2026 hingga semester pertama tahun ini.
Ia menyebut pendapatan daerah yang berhasil direalisasikan hingga 30 Juni 2026 mencapai Rp29,29 triliun atau sekitar 40 persen dari target pendapatan sepanjang tahun.
Hal itu disampaikan Pramono dalam acara “Jakarta Budget Talks, Menavigasi APBD Jakarta: Perkuat Kinerja, Kepentingan Publik Terjaga” yang digelar di Balai Kota DKI Jakarta, pada (22/7/2026).
“Realisasi triwulan II sampai dengan tanggal 30 Juni, pendapatan daerah sebesar Rp29,29 triliun atau 40 persen dari target,” kata Pramono.
Pramono menjelaskan, APBD DKI Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun. Dari total anggaran tersebut, target pendapatan daerah menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik sepanjang tahun anggaran.
Di sisi belanja, hingga akhir Juni 2026, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp24,73 triliun. Angka tersebut setara dengan 33 persen dari total pagu belanja daerah yang mencapai Rp74,28 triliun.
Sementara itu, dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah telah mencapai Rp5,82 triliun atau 58,92 persen dari target sebesar Rp9,88 triliun.
Adapun realisasi pengeluaran pembiayaan tercatat Rp574,9 miliar atau 8,17 persen dari total pagu yang ditetapkan sebesar Rp7,04 triliun.
Dalam kesempatan tersebut, Pramono juga menyoroti pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Hingga semester pertama 2026, tercatat sebanyak 118.161 paket pengadaan telah diselesaikan.
Meski demikian, Pramono meminta seluruh perangkat daerah tidak menunda pelaksanaan program dan kegiatan hingga penghujung tahun.
Ia menginstruksikan jajaran Pemprov DKI agar mempercepat realisasi belanja sejak pertengahan tahun sehingga pelaksanaan proyek tidak terkonsentrasi pada November dan Desember.
Menurut dia, pola penumpukan pekerjaan di akhir tahun harus dihindari karena dapat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program pemerintah dan kualitas penggunaan anggaran.
“Saya sudah meminta kepada jajaran Balai Kota tidak menumpuk seperti yang terjadi pada masa-masa lalu di akhir-akhir tahun, bulan November-Desember. Karena sekarang ini sudah bulan Juli, saya meminta betul untuk dilakukan dari sekarang,” ujarnya.
Pramono menekankan, percepatan pelaksanaan anggaran bukan semata-mata untuk mengejar tingkat serapan APBD.
Pelaksanaan program secara lebih awal juga diharapkan dapat memastikan manfaat pembangunan dan pelayanan publik dapat segera dirasakan masyarakat Jakarta.
Dengan masih tersisanya waktu sekitar enam bulan hingga berakhirnya tahun anggaran 2026, Pemprov DKI Jakarta diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan program yang telah direncanakan.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan setiap belanja dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Paparan mengenai kondisi APBD tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat tata kelola anggaran sekaligus menjaga agar kebijakan fiskal daerah tetap mendukung kebutuhan publik.
Pramono pun meminta seluruh jajaran pemerintah daerah menjaga momentum pelaksanaan anggaran agar tidak terjadi kembali penumpukan pekerjaan pada penghujung tahun.
Ervinna
