DetikSR.id Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana memberangkatkan 10 lurah finalis Benyamin Sueb Award 2026 untuk mengikuti program studi banding ke luar negeri. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperluas wawasan, meningkatkan kapasitas kepemimpinan, serta mendorong inovasi dalam pengelolaan wilayah di Ibu Kota.
Pramono mengatakan, para lurah terpilih akan mendapat kesempatan mengunjungi sejumlah negara yang dinilai memiliki sistem tata kelola wilayah lebih maju. Beberapa negara yang masuk dalam opsi tujuan antara lain Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, hingga China.
“Saya sudah memutuskan dan saya sampaikan kepada Ibu Tona, kepada 10 finalis, mereka kita berikan kesempatan untuk melihat dunia,” kata Pramono di kawasan Thamrin, Jakarta, pada (30/10/2026).
Menurut Pramono, kesempatan tersebut bukan sekadar perjalanan ke luar negeri, melainkan sarana pembelajaran untuk membangun perspektif baru dalam menjalankan pemerintahan di tingkat kelurahan.
Ia menilai, seorang lurah tidak boleh hanya berorientasi pada pengalaman dan kondisi wilayah yang selama ini dikelolanya. Keterbukaan terhadap praktik terbaik dari daerah maupun negara lain menjadi penting agar aparatur pemerintahan tidak terjebak dalam pola pikir yang sempit.
“Intinya supaya wawasannya itu tidak jago kandang. Karena salah satu hal yang selalu menjadi masalah adalah kalau wawasannya sudah merasa paling benar, padahal itu adalah dalam levelnya dia,” ujarnya.
Pramono berharap, melalui studi banding tersebut, para lurah dapat mengamati secara langsung berbagai praktik pengelolaan wilayah di negara lain, mulai dari tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga manajemen lingkungan perkotaan.
Pengalaman tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai pengetahuan semata, tetapi dapat diterjemahkan menjadi gagasan dan inovasi konkret yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jakarta.
“Saya ingin 10 finalis ini melihat, membandingkan negara-negara yang manajemennya lebih baik, lebih maju dari kita,” jelasnya.
Sebagai persiapan, Pramono juga meminta para lurah finalis mulai meningkatkan kemampuan komunikasi, termasuk mempelajari bahasa Inggris. Kemampuan tersebut dinilai penting untuk mendukung proses pembelajaran dan komunikasi selama berada di negara tujuan.
Di sisi lain, Pramono menegaskan bahwa pelaksanaan program tersebut harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, terutama terkait penggunaan anggaran.
Ia menyebut, pengelolaan anggaran program akan menjadi kewenangan Biro Kerja Sama DKI Jakarta. Pramono memastikan seluruh alokasi biaya nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Dan yang paling penting, seperti janji saya, transparansi itu menjadi kata kunci utama. Berapa pun anggaran nanti yang dialokasikan, pasti transparan,” pungkasnya.
Program studi banding ini diharapkan menjadi investasi peningkatan kualitas sumber daya aparatur di tingkat kelurahan. Namun, efektivitasnya tentu akan ditentukan oleh sejauh mana pengetahuan dan praktik baik yang diperoleh para peserta dapat diterapkan secara nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kehidupan warga Jakarta.
Ervinna
