DetikSR.id Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mempercepat perbaikan fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan dana hasil sitaan negara dari kasus-kasus pelanggaran hukum dan korupsi.
Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk merenovasi sekitar 10 ribu puskesmas serta memperbaiki sekolah-sekolah rusak di berbagai daerah, terutama wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam acara Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan senilai Rp10,2 triliun di Kejaksaan Agung, di Jakarta, pada (13/5/2026), Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyoroti pentingnya penyelamatan aset negara agar dapat dikembalikan untuk kepentingan rakyat.
Menurut Prabowo, kondisi ribuan puskesmas di Indonesia saat ini memerlukan perhatian serius karena banyak yang belum pernah direnovasi sejak puluhan tahun lalu. Informasi tersebut ia peroleh dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai melakukan kunjungan ke sejumlah daerah terpencil.
“Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, ‘Pak, kita punya 10 ribu puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto, sekitar 30 tahun, banyak puskesmas itu belum pernah diperbaiki,’” ujar Prabowo.
Ia menjelaskan, berdasarkan perhitungan pemerintah, biaya renovasi satu puskesmas diperkirakan mencapai sekitar Rp2 miliar. Dengan demikian, total kebutuhan anggaran untuk memperbaiki seluruh puskesmas tersebut mencapai kurang lebih Rp20 triliun.
Prabowo mengatakan, dana sitaan negara yang telah berhasil dikumpulkan saat ini dinilai cukup untuk mulai memperbaiki setidaknya 5 ribu puskesmas.
Bahkan, jika tambahan dana hasil penindakan dan penyelamatan aset negara kembali masuk dalam waktu dekat, pemerintah optimistis seluruh puskesmas dapat direnovasi secara bertahap.
“Kita sudah punya sekitar Rp10 triliun. Artinya hari ini kita bisa mulai selesaikan 5 ribu puskesmas. Kalau bulan depan benar masuk lagi Rp10 triliun dari Satgas, ditambah Rp39 triliun dari PPATK, berarti total Rp49 triliun. Dengan itu semua puskesmas bisa kita perbaiki,” katanya.
Selain sektor kesehatan, Prabowo juga menekankan bahwa dana hasil sitaan tersebut akan dialokasikan untuk mempercepat renovasi sekolah-sekolah rusak di seluruh Indonesia.
Pemerintah, kata dia, tengah menjalankan program besar-besaran perbaikan infrastruktur pendidikan nasional.
Ia mengungkapkan, pada tahun anggaran sebelumnya pemerintah telah memperbaiki sekitar 17 ribu sekolah. Sementara pada tahun ini, jumlah sekolah yang direnovasi ditargetkan mencapai 70 ribu unit.
Program itu akan terus dilanjutkan dalam beberapa tahun ke depan dengan target perbaikan hingga 100 ribu sekolah setiap tahunnya.
“Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki akan segera kita perbaiki. Tahun lalu 17 ribu sekolah sudah diperbaiki, tahun ini 70 ribu sekolah, tahun depan 100 ribu sekolah, lalu tahun berikutnya 100 ribu lagi sampai semuanya selesai, termasuk madrasah,” tutur Prabowo.
Presiden juga menegaskan bahwa langkah penyelamatan aset dan uang negara harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas. Ia menyebut, dana yang berhasil diamankan dari berbagai kasus hukum seharusnya dikembalikan untuk pembangunan fasilitas publik, bukan hilang akibat praktik korupsi.
“Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan akan hilang dimakan para koruptor, maling, dan perampok negara,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan arah kebijakan pemerintah dalam memanfaatkan hasil penegakan hukum untuk mendukung pembangunan layanan dasar masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan.
Ervinna
