DetikSR.id Jakarta, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, mengakui bahwa pemerintah masih memiliki banyak kekurangan dalam menjalankan berbagai program dan kebijakan nasional.
Pengakuan tersebut disampaikan saat menerima audiensi 15 perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK) dan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta di Jakarta, pada (15/6/2026).
Dalam dialog yang berlangsung setelah aksi unjuk rasa mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Gibran menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik maupun masukan dari masyarakat.
Menurutnya, berbagai capaian pembangunan yang telah diraih saat ini perlu dijaga bersama, namun sejumlah kelemahan yang masih ada harus menjadi perhatian untuk diperbaiki secara kolektif.
“Yang sudah kita capai sekarang, apa yang sudah dibangun itu yang kita rawat bersama. Saya sadar masih banyak minus-minusnya, kekurangannya banyak, ya ini yang harus kita perbaiki bersama,” ujar Gibran.
Dalam kesempatan tersebut, Gibran menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menyempurnakan berbagai program strategis nasional.
Ia menyatakan bahwa pemerintah akan terus membuka ruang dialog dengan masyarakat, terutama kalangan mahasiswa, guna menyerap aspirasi dan masukan yang dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan.
Menurutnya, partisipasi aktif mahasiswa sangat penting dalam mengawal jalannya pemerintahan dan memastikan kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
“Masukan dari mahasiswa menjadi salah satu bahan evaluasi yang penting bagi pemerintah. Karena itu, kami terus membuka ruang komunikasi dan diskusi yang konstruktif,” kata Gibran.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas berbagai kajian dan rekomendasi yang telah disiapkan mahasiswa terkait sejumlah isu nasional.
“Makanya ini saya terima kasih sekali dapat masukan-masukan,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, para mahasiswa menyampaikan berbagai hasil kajian dan aspirasi terkait sejumlah persoalan nasional yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah.
Beberapa isu yang menjadi fokus pembahasan antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, sektor pendidikan, revisi sejumlah regulasi, kondisi ekonomi nasional, hingga pembangunan di wilayah tertinggal.
Gibran menilai keterlibatan mahasiswa dalam memberikan kritik dan saran merupakan bentuk partisipasi demokratis yang perlu diapresiasi.
“Saya senang mahasiswa kritis ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik selama disampaikan secara tertib, objektif, dan konstruktif demi kepentingan bangsa.
Sementara itu, Ketua Aksi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin, menilai pertemuan tersebut berlangsung secara terbuka dan dialogis.
Menurutnya, Gibran menunjukkan kesediaan untuk mendengarkan berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa.
Abdi mengatakan bahwa Wapres berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil kajian yang telah diberikan serta menyampaikannya kepada pimpinan pemerintahan, khususnya Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
“Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian, dia akan mengaudit dan mengonsolidasi, dia akan memberitahukan kepada pimpinan lebih khusus Presiden Prabowo Subianto,” ujar Abdi usai pertemuan.
Ia menambahkan bahwa mahasiswa berharap komunikasi dan dialog antara pemerintah dengan masyarakat dapat terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi dan memastikan kebijakan publik berjalan sesuai kebutuhan rakyat.
Dalam aksi demonstrasi yang digelar pada (15/6/2026), mahasiswa Universitas Bung Karno menyampaikan enam tuntutan utama kepada pemerintah, yaitu:
1. Mendesak pemerintah menghentikan sementara serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
2. Mendesak peninjauan kembali Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia.
3. Menolak praktik militerisme dan mendorong penegakan supremasi sipil.
4. Mendesak pemerintah mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
5. Menjamin hak pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.
6. Meninjau kembali kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai membebani masyarakat.
Pertemuan antara Wakil Presiden dan perwakilan mahasiswa tersebut menjadi salah satu upaya membangun komunikasi antara pemerintah dan kelompok masyarakat sipil.
Melalui dialog langsung, mahasiswa dapat menyampaikan kritik, aspirasi, serta hasil kajian mereka, sementara pemerintah memperoleh masukan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menyempurnakan berbagai program nasional.
Baik pemerintah maupun mahasiswa sepakat bahwa ruang dialog yang terbuka, kritis, dan konstruktif perlu terus dijaga sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat serta untuk memastikan kebijakan publik mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat.
Ervinna
