DetikSR.id Jakarta, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk memastikan ketersediaan obat nasional tetap aman di tengah meningkatnya ketegangan konflik global yang berpotensi mengganggu rantai pasok farmasi internasional.
Konflik global dinilai dapat berdampak pada distribusi bahan baku obat, kenaikan biaya produksi, hingga risiko kelangkaan sejumlah produk farmasi di dalam negeri. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, BPOM bersama pemerintah menyusun sejumlah strategi agar pasokan obat bagi masyarakat tetap terjaga.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pihaknya telah mengambil sejumlah langkah konkret melalui pengawasan berbasis teknologi dan optimalisasi kapasitas produksi industri farmasi nasional.
“Rekomendasi dan langkah mitigasi Badan POM telah dilakukan, yaitu pengawasan berbasis teknologi dan optimalisasi kapasitas produksi,” kata Taruna Ikrar dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, (20/4/2026).
Salah satu langkah yang tengah ditempuh adalah koordinasi intensif dengan Kementerian Kesehatan, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan obat generik yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Selain itu, BPOM juga mendorong pembatasan sementara produksi obat branded generic agar kapasitas industri farmasi dapat lebih difokuskan pada penyediaan obat-obatan esensial.
Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan stok di tengah tekanan global serta menekan potensi lonjakan harga akibat terganggunya pasokan bahan baku impor.
BPOM juga menyiapkan kebijakan pendampingan industri pada masa darurat. Bentuk pendampingan tersebut antara lain percepatan proses perubahan produsen bahan baku aktif atau Active Pharmaceutical Ingredient (API), serta pemberian fleksibilitas dalam penerapan Good Manufacturing Practice (GMP) agar industri tetap dapat beroperasi secara optimal.
Di sisi pengawasan, BPOM memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi secara hibrida. Sistem ini mencakup evaluasi, sertifikasi, dan inspeksi yang dilakukan melalui kolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait serta pelaku industri farmasi.
Langkah lain yang disiapkan adalah pemanfaatan jalur impor cepat melalui mekanisme Special Access Scheme (SAS).
Skema ini bertujuan mempercepat proses masuknya obat-obatan tertentu ke Indonesia guna menjaga stabilitas pasokan nasional ketika terjadi gangguan distribusi global.
Selain memastikan ketersediaan, pemerintah juga mempertimbangkan penyesuaian harga obat, terutama produk yang menggunakan bahan baku berbasis petrokimia.
Langkah tersebut dipandang perlu mengingat meningkatnya tekanan biaya produksi akibat dinamika ekonomi dan geopolitik internasional.
Dengan berbagai strategi tersebut, BPOM menegaskan komitmennya untuk menjaga ketahanan sektor farmasi nasional dan memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses obat yang aman, bermutu, dan terjangkau di tengah ketidakpastian global.
Ervinna
