DetikSR.id Jakarta — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Tunas Prabowo 08 menegaskan komitmennya untuk terus mendukung dan mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menjalankan agenda pembangunan nasional, khususnya melalui pelaksanaan 8 Program Asta Cita.
Ketua Umum DPP Tunas Prabowo 08, Cut Nurlaila, mengatakan bahwa dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan bagian dari konsistensi perjuangan relawan yang sejak awal berada di garis terdepan memenangkan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
“Tunas Prabowo 08 adalah bagian dari relawan yang berjuang di garis terdepan pada Pilpres 2024. Setelah kemenangan itu, perjuangan kami tidak berhenti. Insya Allah Tunas Prabowo 08 akan terus konsisten mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran agar program-program kerakyatan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Cut Nurlaila kepada media, Kamis (13/8/2026) di Jakarta.
Menurutnya, Asta Cita harus menjadi pedoman besar pemerintahan dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan sejahtera. Karena itu, Tunas Prabowo 08 memberikan dukungan terhadap berbagai kebijakan strategis pemerintah, sekaligus mendorong agar implementasinya dilakukan secara profesional, transparan dan terukur.
Beberapa program yang mendapat dukungan Tunas Prabowo 08 antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah, penguatan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, penguatan Danantara, penyederhanaan perusahaan BUMN untuk meningkatkan efisiensi anggaran, serta reformasi birokrasi.
Dukung MBG, Evaluasi dan Perbaikan Harus Bertahap
Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Tunas Prabowo 08 tetap memberikan dukungan penuh karena program tersebut dinilai memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini.
Namun, Cut Nurlaila menegaskan bahwa dukungan tersebut bukan berarti pemerintah tidak boleh melakukan evaluasi.
“Tunas Prabowo 08 mendukung moratorium atau penghentian sementara pada bagian-bagian pelaksanaan MBG yang memang membutuhkan evaluasi, terutama apabila ditemukan persoalan dalam tata kelola, distribusi, standar keamanan pangan maupun pengawasan. Evaluasi harus dilakukan secara bertahap dan profesional, bukan untuk menghentikan programnya,” tegasnya.
Menurut Cut, pemerintah perlu menjadikan berbagai persoalan di lapangan sebagai bahan pembenahan agar MBG semakin efektif, aman, tepat sasaran dan memiliki tata kelola yang profesional.
KDKMP dan Sekolah Rakyat Harus Diperkuat
DPP Tunas Prabowo 08 juga mendukung pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Sekjen DPP Tunas Prabowo 08, Faisal, ST, mengatakan KDKMP harus dikembangkan dengan prinsip tata kelola modern, transparan dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Desa harus menjadi kekuatan ekonomi baru. Koperasi jangan hanya menjadi lembaga administratif, tetapi harus mampu menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja dan memperkuat rantai produksi dari desa,” ujar Faisal.
Selain itu, Tunas Prabowo 08 mendukung Sekolah Rakyat dan revitalisasi sekolah sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan pemerataan akses serta kualitas pendidikan.
Menurut Faisal, pembangunan manusia harus menjadi investasi jangka panjang. Infrastruktur pendidikan yang layak, kualitas tenaga pendidik, akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan peningkatan kualitas pembelajaran harus berjalan beriringan.
Dukung Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi Tanpa Tebang Pilih
Dalam bidang hukum, Tunas Prabowo 08 menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Bendahara Umum DPP Tunas Prabowo 08, Joel Sinaga, SH, menegaskan pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten, profesional dan tidak tebang pilih.
“Kami mendukung penegakan hukum yang berkeadilan. Pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum dan berdasarkan alat bukti. Jangan sampai pemberantasan korupsi hanya menjadi slogan,” kata Joel.
Ia menilai berbagai pengungkapan dan penanganan perkara korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum menunjukkan bahwa agenda pemberantasan korupsi terus berjalan dan perlu diperkuat.
Menurutnya, keberhasilan pemberantasan korupsi bukan hanya dilihat dari banyaknya kasus yang diungkap, tetapi juga dari kemampuan negara membangun sistem pencegahan, memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperkuat pengawasan dan memastikan kerugian negara dapat dipulihkan.
Penguatan Danantara dan Efisiensi BUMN
Tunas Prabowo 08 juga memberikan dukungan terhadap penguatan Danantara sebagai bagian dari strategi pemerintah mengoptimalkan pengelolaan aset negara dan meningkatkan kinerja perusahaan-perusahaan BUMN.
Joel mengatakan penguatan Danantara harus dibarengi dengan tata kelola korporasi yang profesional, transparan, akuntabel dan berorientasi pada peningkatan nilai aset negara.
“Danantara harus menjadi instrumen strategis negara untuk meningkatkan produktivitas aset dan BUMN. Namun prinsip good corporate governance harus menjadi fondasi utama,” ujarnya.
Tunas Prabowo 08 juga mendukung kebijakan penyederhanaan dan konsolidasi perusahaan BUMN apabila langkah tersebut dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi tumpang tindih usaha dan menghemat anggaran negara.
Penyederhanaan struktur BUMN dinilai penting agar perusahaan negara tidak terbebani struktur birokrasi dan biaya operasional yang tidak produktif.
“Kalau ada perusahaan BUMN yang bisnisnya tumpang tindih, tidak efisien atau terlalu banyak anak-cucu perusahaan, tentu harus dievaluasi. Efisiensi bukan berarti melemahkan BUMN, tetapi justru memperkuat BUMN agar lebih sehat dan kompetitif,” jelas Joel.
Reformasi Birokrasi Harus Berorientasi Hasil
DPP Tunas Prabowo 08 juga mendukung agenda reformasi birokrasi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Faisal menilai birokrasi pemerintah harus semakin sederhana, cepat, digital, profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Reformasi birokrasi harus menghasilkan pemerintahan yang lebih cepat mengambil keputusan, lebih hemat anggaran dan lebih mudah memberikan pelayanan kepada rakyat. Ukuran keberhasilannya harus dirasakan langsung masyarakat,” katanya.
Tunas Prabowo 08 berpandangan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh hanya dimaknai sebagai pengurangan belanja, tetapi harus diarahkan pada realokasi anggaran untuk program-program yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
Relawan Akan Terus Mengawal Pemerintahan Prabowo-Gibran
Cut Nurlaila kembali menegaskan bahwa posisi Tunas Prabowo 08 adalah sebagai relawan yang memberikan dukungan konstruktif terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Kami berada di belakang Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Kami mendukung program pemerintah, tetapi dukungan kami adalah dukungan yang konstruktif. Kalau ada program yang perlu dievaluasi, kami dorong evaluasi. Kalau ada kebijakan yang baik, kami akan kawal dan sosialisasikan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Tunas Prabowo 08 tidak ingin perjuangan relawan berhenti setelah Pilpres 2024. Perjuangan politik tersebut harus dilanjutkan melalui pengawalan terhadap program pembangunan yang menjadi mandat rakyat.
“Pilpres sudah selesai. Sekarang waktunya bekerja, mengawal dan memastikan cita-cita besar Asta Cita diwujudkan. Tunas Prabowo 08 akan terus berada bersama rakyat dan bersama pemerintah dalam mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran,” pungkas Cut Nurlaila.
Dengan dukungan terhadap MBG, KDKMP, Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, penguatan Danantara, efisiensi BUMN dan reformasi birokrasi, DPP Tunas Prabowo 08 menegaskan bahwa konsistensi perjuangan relawan akan diarahkan untuk memperkuat pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mewujudkan agenda Asta Cita menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat dan sejahtera. (red)
Penulis: Gus Din
