DetikSR.id Jakarta, Pemerintah terus memperkuat upaya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal sebagai program bedah rumah.
Sebagai bentuk pengawasan dan memastikan bantuan tepat sasaran, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan peninjauan langsung ke salah satu rumah penerima bantuan di Kecamatan Matraman, Jakarta, pada (19/6/2026).
Kunjungan tersebut turut didampingi Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, serta sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah. Peninjauan dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar diterima oleh warga yang memenuhi kriteria dan membutuhkan perbaikan rumah.
Dalam kunjungan tersebut, Mendagri dan Menteri PKP meninjau secara langsung kondisi rumah yang mendapatkan program BSPS.
Keduanya melihat bagian dalam rumah, memeriksa hasil renovasi, serta berdialog dengan pemilik rumah mengenai kondisi tempat tinggal dan latar belakang ekonomi keluarga.
Dari hasil dialog, diketahui bahwa penghuni rumah belum pernah menerima bantuan perumahan dari pemerintah sebelumnya. Program BSPS menjadi bantuan pertama yang diterima selama menempati rumah tersebut.
Berdasarkan verifikasi melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola BPS, warga penerima bantuan dinilai memenuhi syarat untuk mendapatkan program bedah rumah.
Penilaian tersebut mencakup kondisi fisik rumah yang tidak layak huni serta tingkat pendapatan keluarga yang masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa program BSPS merupakan bagian dari komitmen Presiden dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak dan aman.
“Memang inilah upaya Bapak Presiden berusaha untuk menyelesaikan masalah perumahan seluruh Indonesia yang tidak mudah,” ujar Tito.
Menurutnya, persoalan perumahan masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah, termasuk di DKI Jakarta. Masih banyak masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni dan membutuhkan dukungan pemerintah untuk memperoleh tempat tinggal yang lebih sehat dan nyaman.
Karena itu, pemerintah meningkatkan cakupan program BSPS pada tahun 2026 dengan jumlah sasaran yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pengurangan jumlah rumah tidak layak huni sekaligus menekan angka backlog atau kekurangan kebutuhan rumah layak bagi masyarakat.
“Tapi memang masih banyak backlog yang harus kita kerjakan,” tambahnya.
Selain melalui program BSPS, pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah. Di antaranya adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi kelompok MBR.
Meski demikian, Tito menilai upaya tersebut perlu diperkuat melalui dukungan pemerintah daerah. Ia mendorong seluruh pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, agar turut mengalokasikan anggaran daerah guna membantu penanganan rumah tidak layak huni dan penyediaan perumahan rakyat.
Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah sangat penting untuk mempercepat penyelesaian persoalan perumahan yang masih menjadi kebutuhan mendasar masyarakat.
Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Jakarta, Mendagri mengajak seluruh pemangku kepentingan di ibu kota untuk memperkuat kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan perkotaan, termasuk masalah perumahan.
Ia berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap sektor perumahan melalui dukungan kebijakan maupun pengalokasian anggaran yang memadai.
“Saya mengharapkan dari DKI juga mengalokasikan anggaran untuk perumahan,” tutup Tito.
Kegiatan peninjauan tersebut juga dihadiri oleh Kusmanto selaku Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Bambang Pangestu, para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama dari berbagai kementerian dan lembaga, serta unsur pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya.
Melalui program BSPS, pemerintah berharap semakin banyak keluarga Indonesia yang dapat menikmati hunian yang aman, sehat, dan layak, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.
Ervinna
