Pramono Anung Pastikan Penyesuaian Tarif Transjabodetabek Tetap Pertimbangkan Kemampuan Masyarakat, Kenaikan Tarif Tidak Berlaku Untuk Semua Rute

Berita57 Dilihat

DetikSR.id Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan penjelasan terkait rencana penyesuaian tarif layanan Transjabodetabek yang belakangan menjadi sorotan publik. Ia menegaskan bahwa informasi mengenai kenaikan tarif seluruh layanan Transjabodetabek hingga Rp10.000–Rp15.000 tidak sepenuhnya benar dan perlu diluruskan.

Menurut Pramono, penyesuaian tarif hanya akan diberlakukan pada beberapa rute tertentu yang memiliki biaya operasional lebih tinggi dibandingkan koridor lainnya. Sementara itu, mayoritas layanan Transjabodetabek tetap akan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan mempertahankan tarif yang terjangkau.

“Saya ingin menjelaskan karena sudah di beberapa media itu mengutipnya menurut saya tidak proper. Terutama untuk Transjabodetabek seakan-akan akan mengalami kenaikan Rp10 ribu sampai dengan Rp15 ribu,” kata Pramono saat ditemui di kawasan Joglo, Jakarta, pada (11/6/2026).

Pramono menjelaskan bahwa kebijakan penyesuaian tarif tidak berlaku secara menyeluruh. Hanya beberapa rute dengan karakteristik khusus yang berpotensi mengalami kenaikan tarif karena membutuhkan biaya operasional tambahan.

Ia menegaskan bahwa sebagian besar layanan Transjabodetabek akan tetap mengacu pada skema tarif yang serupa dengan layanan TransJakarta, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan adanya kenaikan tarif secara massal.

“Tidak semua Transjabodetabek itu akan mengalami kenaikan yang seperti itu. Mungkin satu-dua yang akan mengalami penyesuaian harga, tetapi saya tetap akan memberlakukan Transjabodetabek sama dengan TransJakarta. Angkanya berapa nanti segera akan kami putuskan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa beberapa rute dengan jarak tempuh panjang memerlukan biaya operasional yang lebih besar. Salah satu contoh yang disebutkannya adalah rute Blok M menuju Bandara Soekarno-Hatta yang membutuhkan fasilitas pendukung tambahan, termasuk area parkir berbayar di beberapa titik.

Selain itu, rute yang melayani perjalanan hingga wilayah Bogor juga menjadi perhatian karena membutuhkan biaya operasional yang lebih tinggi dibandingkan koridor dalam kota.

“Memang akan mengalami penyesuaian harga, terutama beberapa ruas yang panjang dan kemudian memerlukan tambahan karena memang di tempat itu, misalnya yang ke Soekarno-Hatta itu ada tiga tempat parkir. Setiap parkir kan tidak ada yang gratis di Jakarta ini. Nah itu pasti ada tambahan. Kemudian juga yang ke Bogor,” jelas Pramono.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai penyesuaian tarif pada rute-rute tertentu diperlukan untuk menjaga kualitas layanan sekaligus memastikan operasional transportasi publik tetap berjalan secara optimal.

Meski mempertimbangkan penyesuaian tarif pada beberapa rute, Pemprov DKI Jakarta memastikan program subsidi transportasi bagi masyarakat tidak mampu tetap menjadi prioritas.

Saat ini terdapat 15 kelompok masyarakat yang memperoleh fasilitas transportasi umum gratis, termasuk kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah bahkan membuka peluang untuk memperluas cakupan penerima manfaat program tersebut.
“Pemerintah DKI Jakarta terus akan mengampanyekan bagi warga Jakarta 15 golongan, dan kemungkinan akan kita tambah golongannya, akan kita gratiskan,” kata Pramono.

Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk penerapan subsidi silang yang lebih berkeadilan.

Menurutnya, masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik dapat berkontribusi melalui pembayaran tarif yang sedikit lebih tinggi, sementara kelompok kurang mampu tetap memperoleh akses transportasi gratis.
“Karena harus supaya subsidi silangnya itu lebih adil, bagi yang tidak mampu, gratis. Bagi yang mampu, ya bayarnya lebih tinggi sedikit,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pramono juga menanggapi harapan sejumlah kepala daerah penyangga Jakarta agar subsidi layanan Transjabodetabek tetap dipertahankan.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak meminta pemerintah daerah penyangga untuk ikut menanggung biaya subsidi operasional layanan. Namun demikian, daerah penyangga dapat berpartisipasi melalui pembangunan maupun renovasi halte yang berada di wilayah masing-masing.

“Kalau ada yang ingin membantu minimal halte-haltenya lah. Kan halte-haltenya misalnya, sebagian kan juga tidak di DKI Jakarta,” ujarnya.

Menurut Pramono, perbaikan fasilitas halte akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat yang menjadi pengguna utama layanan tersebut.
“Kalau haltenya diperbaiki, direnovasi, akan sangat membantu karena yang memanfaatkan kalau di halte-halte yang akan mereka bangun, atau mereka perbaiki itu adalah warga di mana tempat itu berada,” tambahnya.

Pramono menekankan bahwa tujuan utama penyesuaian tarif bukanlah untuk meningkatkan pendapatan daerah, melainkan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan transportasi publik.

Ia mengungkapkan bahwa tingkat konektivitas transportasi umum di Jakarta saat ini telah mencapai sekitar 93 persen. Namun, tantangan berikutnya adalah meningkatkan jumlah masyarakat yang bersedia beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
“Nah, jadi sekali lagi bagi saya yang paling penting bukan perubahan atau penyesuaian harga, tetapi membuat warga Jakarta lebih nyaman, lebih menikmati Transjabodetabek,” katanya.

Menurutnya, kenyamanan, keamanan, dan kemudahan akses merupakan faktor penting dalam mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik secara rutin.

Meski masih dalam tahap kajian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan keputusan mengenai besaran tarif baru Transjabodetabek akan diumumkan dalam waktu dekat.

Pramono menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan masyarakat, kebutuhan subsidi, serta keberlanjutan layanan transportasi umum yang terus berkembang melayani Jakarta dan wilayah penyangga.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa seluruh rute Transjabodetabek akan mengalami kenaikan tarif signifikan.

Pemerintah memastikan penyesuaian hanya dilakukan pada rute tertentu yang membutuhkan biaya operasional lebih besar, sementara akses transportasi publik yang terjangkau tetap menjadi prioritas utama.

Ervinna

Posting Terkait

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *