DetikSR.id Jakarta, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, meminta kalangan mahasiswa untuk mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memberantas kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, Prabowo merupakan sosok yang berada di garis terdepan dalam mendorong efisiensi anggaran dan memperkuat tata kelola keuangan negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Qodari menanggapi aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir dan menyoroti isu kebocoran anggaran negara.
Dalam keterangannya di Jakarta, pada (14/6/2026), ia menegaskan bahwa agenda pemberantasan kebocoran APBN sejalan dengan berbagai tuntutan yang disuarakan mahasiswa.
“Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan. Panglima dalam melawan kebocoran. Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa,” kata Qodari.
Menurutnya, kebijakan yang dijalankan pemerintah saat ini bukan sekadar penghematan anggaran, melainkan bagian dari strategi besar untuk memastikan setiap rupiah uang negara digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Pemerintah, kata dia, berupaya menekan berbagai bentuk pemborosan yang selama ini membebani keuangan negara.
Qodari menjelaskan bahwa sejak awal masa pemerintahannya, Prabowo telah menginstruksikan evaluasi terhadap berbagai pos belanja negara yang dianggap tidak mendesak maupun tidak memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik dan pembangunan nasional.
Langkah tersebut mencakup pengurangan belanja operasional tertentu, peninjauan ulang program yang dinilai kurang efektif, serta pengetatan penggunaan anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga.
“Misalnya terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor,”nya ujarnya.
Ia mengklaim kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah berhasil menghasilkan penghematan anggaran hingga sekitar Rp300 triliun.
Dana yang berhasil dihemat tersebut, lanjut Qodari, diharapkan dapat dialihkan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Selain kebijakan efisiensi, pemerintah juga melakukan sejumlah langkah reformasi tata kelola keuangan negara.
Salah satunya melalui pembentukan Danantara yang disebut sebagai instrumen untuk memperkuat pengelolaan aset dan kekayaan negara secara lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
Qodari menilai upaya-upaya tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menutup celah kebocoran anggaran sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan APBN demi mendukung pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap menghormati berbagai kritik dan aspirasi yang disampaikan mahasiswa maupun kelompok masyarakat lainnya.
Menurutnya, penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang sehat.
“Tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari mahasiswa tentu sangat wajar sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi. Tentu kita ingin mendengarkan masukan dan saran dari berbagai macam kelompok masyarakat, apalagi mahasiswa,” katanya.
Pemerintah, lanjut Qodari, membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat guna memastikan kebijakan yang dijalankan dapat menjawab kebutuhan publik. Ia berharap mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pengkritik, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Dengan dukungan berbagai pihak, pemerintah optimistis upaya meningkatkan efisiensi anggaran, memperkuat tata kelola aset negara, serta menekan potensi kebocoran APBN dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas.
Ervinna
