DetikSR.id Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia di Uzbekistan melalui serangkaian pertemuan bilateral strategis yang membahas penguatan ketahanan pangan, perluasan perdagangan dan investasi, serta peluang kerja sama di sektor energi bersih dan perlindungan lingkungan.
Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Uzbekistan Bidang Investasi, Industri dan Perdagangan, Jamshid Khodjaev, serta Ketua Komite Nasional Ekologi dan Perubahan Iklim Uzbekistan sekaligus Penasihat Presiden Bidang Lingkungan Hidup, Aziz Abdukhakimov.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kemitraan Indonesia-Uzbekistan, tidak hanya dalam perdagangan dan investasi, tetapi juga dalam membangun ketahanan pangan, mendorong inovasi pertanian, mengembangkan energi bersih, dan memperkuat tata kelola lingkungan berkelanjutan.
Dalam pertemuan dengan Jamshid Khodjaev, Zulhas memaparkan perkembangan ketahanan pangan Indonesia yang mencatat sejumlah capaian strategis. Indonesia telah mencapai swasembada delapan komoditas pangan, tidak lagi mengimpor beras sejak 2025, serta membukukan peningkatan produksi beras sebesar 13,54 persen dan jagung 9,34 persen.
Sementara itu, cadangan beras pemerintah tercatat mencapai 4.579.788 ton, menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah.
Capaian tersebut dinilai menjadi modal penting bagi Indonesia untuk memperluas kerja sama perdagangan dan investasi dengan negara mitra, termasuk Uzbekistan. Kedua negara membahas peluang perdagangan produk pertanian, salah satunya potensi pasokan buah kering asal Uzbekistan untuk memenuhi kebutuhan pasar Indonesia dengan tetap memperhatikan ketentuan keamanan dan standar mutu pangan.
Penguatan hubungan ekonomi kedua negara juga didukung proses negosiasi Indonesia-Uzbekistan Free Trade Agreement (IU-FTA) yang telah diluncurkan pada 2 Maret 2026.
Sebagai langkah konkret untuk mempercepat implementasi berbagai peluang kerja sama, Zulhas dan Khodjaev sepakat membentuk Intergovernmental Joint Committee Indonesia-Uzbekistan. Komite bersama antarpemerintah tersebut akan menjadi mekanisme koordinasi untuk menindaklanjuti hasil pertemuan bilateral, mengawal agenda kerja sama, serta memastikan berbagai kesepakatan dapat diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi kedua negara.
Indonesia juga menyambut rencana pembukaan penerbangan langsung rute Tashkent-Jakarta. Konektivitas udara tersebut diharapkan memperkuat hubungan antarmasyarakat, mendorong arus wisatawan, serta membuka akses lebih luas bagi pelaku usaha dan investor kedua negara.
“Ketahanan pangan merupakan prioritas nasional. Capaian swasembada yang telah kita raih harus menjadi pijakan untuk memperkuat kerja sama, memperluas pasar produk Indonesia, dan membuka peluang investasi yang memberikan manfaat nyata bagi kedua negara,” ujar Zulhas dalam keterangan tertulis pada (31/10/2026).
Selain memperkuat diplomasi pangan dan perdagangan, Indonesia juga membuka peluang kolaborasi strategis dengan Uzbekistan dalam agenda transformasi ekonomi hijau dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan.
Dalam pertemuan dengan Aziz Abdukhakimov, pembahasan difokuskan pada penguatan aksi iklim, pengembangan investasi hijau, pengelolaan sampah, serta perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati.
Indonesia menekankan bahwa dampak perubahan iklim semakin nyata dan membutuhkan respons bersama lintas negara. Karena itu, kedua negara didorong untuk memperkuat kolaborasi dalam agenda aksi iklim, termasuk melalui forum internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) yang dijadwalkan berlangsung di Antalya, Turkiye.
Indonesia juga menawarkan peluang investasi hijau melalui mekanisme Nilai Ekonomi Karbon yang mencakup enam sektor strategis, yakni kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU), energi, limbah, industri, pertanian, dan kelautan.
Salah satu sektor yang dinilai memiliki prospek kerja sama konkret adalah pengolahan sampah menjadi energi atau Waste-to-Energy (WTE).
Uzbekistan menargetkan pembangunan 11 fasilitas WTE dalam tiga tahun ke depan. Sementara itu, Indonesia menargetkan sekurang-kurangnya 18 fasilitas WTE dapat beroperasi hingga akhir 2029.
Kesamaan agenda tersebut membuka ruang bagi kedua negara untuk bertukar pengalaman, mengembangkan teknologi pengolahan sampah, serta menjajaki peluang investasi dalam pembangunan infrastruktur pengelolaan limbah berbasis ekonomi sirkular.
Kolaborasi ini juga relevan dengan kebutuhan kedua negara untuk membangun sistem pengelolaan persampahan yang modern, terintegrasi, dan mampu menghasilkan nilai ekonomi sekaligus mengurangi dampak lingkungan.
Dalam kesempatan tersebut, Indonesia turut membagikan pengalaman rehabilitasi sekitar 2 juta hektare lahan kritis selama periode 2015-2025, termasuk rehabilitasi sekitar 90.000 hektare kawasan mangrove.
Di bidang konservasi, pemerintah Indonesia telah menetapkan sekitar 579 kawasan konservasi dengan luas mencapai 27 juta hektare, termasuk 48 taman nasional. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati dan menjaga keberlanjutan ekosistem.
“Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan. Kami melihat peluang kerja sama yang luas dengan Uzbekistan, mulai dari pengelolaan sampah menjadi energi, konservasi dan taman nasional, hingga pertanian berkelanjutan,” kata Zulhas.
“Kemitraan ini penting agar pembangunan hari ini tetap menjaga bumi bagi generasi mendatang,” sambungnya.
Serangkaian pertemuan bilateral tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dan Uzbekistan yang telah terjalin selama 34 tahun.
Indonesia mendorong agar hubungan kedua negara terus berkembang menjadi kemitraan yang lebih produktif dan berorientasi pada hasil. Tidak hanya melalui peningkatan perdagangan dan investasi, tetapi juga melalui penguatan ketahanan pangan, pengembangan teknologi pertanian, transisi energi bersih, serta perlindungan lingkungan.
Pembentukan komite bersama antarpemerintah, percepatan negosiasi perjanjian perdagangan bebas, rencana konektivitas penerbangan langsung, hingga penjajakan investasi pengolahan sampah menjadi energi merupakan sejumlah agenda yang berpotensi menjadi fondasi kerja sama jangka panjang kedua negara.
Melalui diplomasi yang mencakup sektor pangan, ekonomi, energi, dan lingkungan, Indonesia berupaya memperluas kemitraan internasional sekaligus memastikan kerja sama luar negeri memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Ervinna
