DetikSR.id Jakarta, 21 Agustus 2025. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Kota Administrasi Jakarta Utara, Edy Mulyanto, menjelaskan bahwa program Adipura 2025 akan hadir dengan sistem monitoring versi baru. Sistem ini dilakukan melalui dua tahapan, yakni pendampingan dan pemantauan atau verifikasi lapangan.
Edy menerangkan, pada tahap pertama, tim dari Kementerian Lingkungan Hidup akan mendampingi lokasi-lokasi yang masuk dalam 17 komponen penilaian. Pendampingan diberikan khusus bagi komponen yang belum maksimal, namun memiliki potensi untuk berkembang lebih baik.
“Dalam penilaian Adipura, yang paling ditingkatkan adalah pengolahan sampah. Dari 17 komponen itu, bobot tertinggi ada pada pusat daur ulang, baik yang dikelola masyarakat maupun pemerintah daerah,” ujar Edy.
Ia mencontohkan, kegiatan penggiat BSF (Black Soldier Fly) maupun TP3R (Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) memiliki bobot penilaian tertinggi, yakni 9 poin. Sementara itu, pasar yang dinilai dari kemampuan pengelolaan sampahnya memiliki bobot 8 poin.
“Apabila komponen tersebut memiliki cikal bakal yang baik, maka perlu pendampingan dari tim kementerian yang berkoordinasi dengan Pemerintah Kota melalui Sudin LH. Arahnya sesuai dengan roadmap pengelolaan sampah, di mana hulu menjadi tanggung jawab bersama,” jelasnya.
Lebih lanjut, pada tahap kedua, tim berfungsi sebagai pemantau dan melakukan verifikasi lapangan. Menurut Edy, Adipura bukan sekadar penilaian, melainkan kebiasaan berkelanjutan yang harus terus dijaga oleh masyarakat dan pemerintah daerah. (Ervinna)
