DetikSR.id Jakarta, Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani desain pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Proyek strategis nasional tersebut ditargetkan selesai pada tahun 2027 dan paling lambat rampung pada semester I tahun 2028.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa penandatanganan desain kawasan tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat posisi Nusantara sebagai pusat pemerintahan sekaligus ibu kota politik Indonesia.
“Bapak Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian Kawasan Legislatif dan Yudikatif adalah pada tahun 2027, dan paling lambat semester I tahun 2028,” ujar Basuki dalam keterangannya di Jakarta, pada (27/4/2026).
Basuki menjelaskan, pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif merupakan bagian dari tahapan lanjutan pembangunan IKN setelah kawasan inti pemerintahan mulai terbentuk. Keberadaan kompleks tersebut nantinya akan menjadi pusat aktivitas lembaga-lembaga tinggi negara, termasuk parlemen dan institusi peradilan.
Menurutnya, pembangunan kawasan tersebut telah memasuki tahap kontrak sejak akhir tahun 2025. Namun, pada awal 2026 dilakukan sejumlah penyesuaian menyusul arahan Presiden Prabowo untuk menyempurnakan desain agar lebih sesuai dengan visi besar pembangunan ibu kota baru.
“Penyesuaian dilakukan agar kawasan ini benar-benar mencerminkan wibawa negara serta mampu menunjang fungsi pemerintahan modern,” katanya.
Dalam proses penyusunan desain, pemerintah melakukan studi banding ke beberapa negara guna memperoleh referensi terbaik.
Negara-negara yang menjadi tujuan studi antara lain Turki, India, dan Mesir.
Langkah tersebut dilakukan untuk menghadirkan konsep kawasan pemerintahan yang representatif, efisien, fungsional, sekaligus tetap mencerminkan identitas kebangsaan Indonesia.
Basuki menegaskan bahwa Presiden Prabowo memberi perhatian khusus terhadap nilai filosofis bangunan yang akan dibangun di kawasan tersebut.
“Presiden menekankan bahwa filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa, karena dari kawasan inilah akan dihasilkan keputusan-keputusan besar negara,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan Kawasan Legislatif IKN turut menyampaikan apresiasinya terhadap desain yang telah disetujui Presiden.
Ia menilai rancangan gedung MPR, DPR, dan DPD tidak hanya mengedepankan kemegahan visual, tetapi juga memperhatikan kenyamanan bagi para penyelenggara negara.
“Untuk calon pembangunan Gedung MPR, DPR dan DPD sangat bagus. Konturnya sangat tinggi berada di sebelah kiri Istana. Lebih tinggi daripada rata-rata gedung pemerintahan yang ada. Gedung ini akan terasa megah dan terasa Keindonesiaan yang kokoh,” ungkap Muzani.
Muzani juga menyoroti perkembangan pembangunan IKN yang dinilainya sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, kawasan yang sebelumnya hanya berupa rencana kini mulai menunjukkan wujud nyata dengan hadirnya berbagai infrastruktur penting.
Ia menyebut sejumlah fasilitas yang telah berdiri antara lain bandara, Istana Wakil Presiden, serta Masjid Negara.
“Di sini semua perencanaan yang matang, bagus. Kami menyaksikan bagaimana yang dulu cuma perencanaan tapi sekarang sudah jadi, termasuk bandara, Istana Wakil Presiden, Masjid Negara. Sekarang sudah kita bisa saksikan kemegahannya dan dapat dinikmati,” tambahnya.
Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif di IKN menjadi bagian penting dari upaya pemerintah mewujudkan pusat pemerintahan baru yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan. Selain berfungsi sebagai pusat administrasi negara, kawasan ini juga diharapkan menjadi simbol kemajuan Indonesia di masa depan.
Ervinna
