DetikSR.id Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan proses rekrutmen tenaga kerja dalam program padat karya yang akan dibuka Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berlangsung secara transparan dan bebas dari praktik titipan maupun keterlibatan orang dalam (ordal).
Seluruh tahapan seleksi, menurutnya, dilakukan melalui sistem terbuka yang dapat dipantau dan diawasi oleh masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat menghadiri kegiatan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, pada (19/6/2026).
Ia menegaskan bahwa mekanisme pendaftaran dan seleksi dirancang untuk meminimalkan interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan praktik tidak transparan.
“Nggak, nggak. Kalau ini karena semua sistemnya sangat terbuka. Nggak mungkin ordal. Karena sistemnya terbuka dan orang bisa melihat, mengontrol untuk itu. Enggak ada interaksi sama sekali,” kata Pramono.
Pramono mengungkapkan bahwa Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah mempersiapkan pembukaan program padat karya yang ditargetkan mampu menyerap sebanyak 2.843 tenaga kerja.
Ribuan lowongan tersebut akan tersebar di sejumlah perangkat daerah dan dinas di lingkungan Pemprov DKI.
Ia telah menginstruksikan seluruh dinas terkait untuk segera membuka proses pendaftaran agar masyarakat dapat segera mengakses kesempatan kerja tersebut.
“Jadi, yang untuk program padat karya di DKI Jakarta kan jumlahnya 2.843. Nanti beberapa dinas saya sudah minta untuk segera dibuka. Dalam minggu-minggu depan ini harus sudah ada,” ujarnya.
Program padat karya ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan sekaligus memberikan peluang kerja bagi warga yang belum memperoleh pekerjaan tetap.
Menurut Pramono, program tersebut tidak hanya bertujuan menciptakan lapangan kerja sementara, tetapi juga menjadi bagian dari kebijakan perlindungan sosial atau social safety net bagi masyarakat yang terdampak kondisi ekonomi dan kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Ia menilai keberadaan program padat karya sangat penting untuk membantu warga memperoleh penghasilan sambil menunggu peluang kerja yang lebih permanen.
“Karena memang kebutuhan untuk membuat bantalan sosial lebih baik itu diperlukan,” katanya.
Melalui program ini, pemerintah berharap dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengurangi angka pengangguran di ibu kota.
Pramono menjelaskan bahwa proses rekrutmen akan dibuat sesederhana mungkin agar masyarakat dapat segera bekerja tanpa terbebani persyaratan administratif yang rumit.
Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi pelamar adalah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta. Selain itu, peserta tidak diwajibkan memiliki jenjang pendidikan atau ijazah tertentu.
“Yang paling penting adalah syaratnya KTP Jakarta, tidak ditanya mengenai ijazah, dan yang lebih penting lagi adalah mereka segera bisa bekerja,” ungkapnya.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat membuka akses yang lebih luas bagi warga dari berbagai latar belakang pendidikan, termasuk mereka yang selama ini kesulitan bersaing di pasar kerja formal.
Lebih lanjut, Pramono menyampaikan bahwa peserta yang diterima dalam program padat karya akan memperoleh penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta.
Ia berharap program ini dapat menjadi solusi nyata bagi warga yang belum memiliki pekerjaan dan membutuhkan sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Karena memang yang dibutuhkan sekarang supaya orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sebagian kan sudah di PJLP, mereka akan mempunyai pekerjaan UMP di Jakarta,” tuturnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah mengumumkan rencana pembukaan 2.843 lowongan kerja program padat karya yang akan ditempatkan di berbagai perangkat daerah.
Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat perlindungan sosial bagi warga Jakarta.
Dengan sistem rekrutmen yang diklaim terbuka dan dapat diawasi publik, Pemprov DKI berharap proses seleksi berjalan adil, akuntabel, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga Jakarta yang memenuhi persyaratan.
Program ini juga diharapkan mampu membantu menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses pekerjaan yang lebih mudah dan cepat.
Ervinna
