DetikSR.id Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan segera membuka 2.843 lowongan kerja melalui program padat karya sebagai upaya memperkuat bantalan sosial bagi warga yang belum mendapatkan pekerjaan. Program tersebut ditargetkan mulai berjalan dalam beberapa pekan ke depan dengan masa kerja antara tiga hingga enam bulan serta upah setara Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan program ini disiapkan untuk membantu masyarakat yang terdampak kondisi ekonomi dan masih kesulitan memperoleh pekerjaan tetap.
“Kurang lebih 2.843 lowongan untuk padat karya. Ini untuk melakukan lapisan bantalan sosial bagi masyarakat yang saat ini belum beruntung mendapatkan pekerjaan. Program ini akan kami lakukan dalam minggu-minggu ini,” ujar Pramono usai meresmikan Jakarta Urban Knowledge Hub di kawasan Kuningan, Jakarta, pada (8/6/2026).
Menurut Pramono, seluruh kebutuhan anggaran program tersebut telah tersedia sehingga pelaksanaannya dapat segera dimulai.
Para peserta yang lolos seleksi akan dipekerjakan selama tiga hingga enam bulan dengan menerima gaji sesuai UMP DKI Jakarta yang saat ini sebesar Rp5,7 juta per bulan.
“Dananya sudah tersedia, jangka waktunya antara tiga sampai enam bulan. Kenapa ini dilakukan? Supaya memberikan kesempatan bagi warga yang belum beruntung untuk bisa bekerja,” katanya.
Pemprov DKI Jakarta menetapkan syarat utama bagi calon peserta program padat karya, yakni harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta.
Warga yang berdomisili di luar Jakarta tidak dapat mengikuti program tersebut.
“Syaratnya hanya satu, KTP Jakarta. Mohon maaf untuk KTP di luar Jakarta tentunya kami tidak memberikan kesempatan,” ujar Pramono.
Selain itu, Pemprov DKI juga tidak menetapkan persyaratan pendidikan tertentu bagi pelamar. Kebijakan ini sejalan dengan aturan rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang telah lebih dulu diterapkan di lingkungan pemerintah daerah.
Pramono menjelaskan bahwa saat ini lulusan sekolah dasar (SD) pun dapat mengikuti rekrutmen untuk sejumlah posisi PJLP, sehingga program padat karya juga akan menerapkan prinsip yang sama.
“Tidak ada syarat pendidikan tertentu. Untuk PJLP di Jakarta, lulusan SD juga diperbolehkan. Jadi syaratnya hanya satu, KTP Jakarta,” jelasnya.
Terkait jenis pekerjaan yang tersedia, Pemprov DKI Jakarta akan menyesuaikannya dengan kebutuhan pelayanan publik di berbagai sektor. Peserta program padat karya berpeluang membantu pekerjaan yang selama ini ditangani petugas PJLP maupun pasukan kebersihan dan pemeliharaan fasilitas umum.
Pramono menyebut program ini tidak hanya bertujuan memberikan penghasilan sementara bagi warga, tetapi juga memastikan berbagai layanan publik di Jakarta tetap berjalan optimal.
“Namanya juga proyek bantalan sosial, bisa apa saja. Bisa membantu pasukan oranye, PJLP dan sebagainya. Intinya supaya orang bekerja,” tuturnya.
Program padat karya ini menjadi salah satu langkah Pemprov DKI Jakarta dalam menekan angka pengangguran sekaligus memberikan kesempatan kerja bagi warga ibu kota yang belum terserap di sektor formal.
Dengan dibukanya 2.843 lowongan tersebut, pemerintah berharap masyarakat dapat memperoleh sumber pendapatan sambil menunggu peluang kerja yang lebih permanen.
Ervinna
